Sokongan Palsu Buat Negara Semu

Oleh: Faisal Assegaf

Presiden Otoritas Palestina Mahmud Rida Abbas bersama rakyat Palestina boleh saja bersuka cita. Setelah 64 tahun kalau mau dihitung sejak berdirinya negara Israel, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengakui Palestina sebagai sebuah negara.

Pemungutan suara dalam sidang Majelis Umum PBB Kamis waktu New York, Amerika Serikat, atau Jumat dini hari pekan lalu di Jakarta, menghasilkan 138 negara setuju terhadap permohonan Abbas agar status Palestina ditingkatkan menjadi negara peninjau. Sebanyak 41 negara abstain dan sembilan lainnya menolak, yakni Amerika Serikat, Israel, Kanada, Republik Cek, Nauru, Palau, Panama, Kepulauan Marshall, dan Mikronesia.

Kalau sekadar negara peninjau, sebenarnya tidak perlu waktu lebih dari enam dekade buat mendapat pengakuan seperti itu. Entah kenapa, proposal semacam itu tidak diajukan jauh-jauh hari sebelumnya. Apalagi, status itu tidak terlalu berpengaruh buat Palestina dalam memperjuangkan nasib mereka di lembaga internasional terbesar sejagat itu. Sebagai peninjau, mereka tidak memiliki hak suara. Palestina juga tidak bisa meratifikasi Konvensi Wina untuk membawa penjahat-penjahat perang dan kemanusiaan asal Israel ke Mahkamah Kejahatan Internasional di Den Haag, Belanda.

Alhasil, apa yang dilakoni pemimpin faksi Fatah ini hanya manuver politik buat menggaet sokongan. Bayangkan saja, tahun lalu, dia mengajukan hal serupa, tapi yang diminta pengakuan sebagai negara anggota. Sesuai mekanisme di PBB, permohonan buat menjadi anggota harus berdasarkan rekomendasi Dewan Keamanan. Jawabannya bisa ditebak, aplikasi itu gagal setelah ditolak Amerika Serikat, sekutu istimewa Israel, yang menjadi pemegang hak veto bersama Inggris, Prancis, Rusia, dan Cina.

Keputusan Abbas minta pengakuan tahun lalu dilakoni saat ketenaran dia bersama faksinya melorot. Rakyat Palestina frustasi lantaran perundingan mandek dan kalau pun bergulir lagi diyakini tidak bakal membebaskan penderitaan mereka dari penjajahan Israel. Fatah yang mendominasi PLO (Organisasi Pembebasan Palestina) juga dituding korup.

Sebaliknya, popularitas Hamas yang menjadi pesaing mereka ketika itu sedang meroket. Sebab, kelompok yang berkuasa penuh di Jalur Gaza ini berhasil menukar satu serdadu negara Zionis bernama Gilad Shalit dengan 1.027 tahanan Palestina. Kesepakatan belum pernah tercapai sebelumnya.

Manuver kali ini pun berlangsung ketika para pemimpin Arab mulai bersimpati dengan penderitaan sekitar 1,6 juta warga Gaza. Posisi Hamas kian menguat setelah Presiden Mesir Muhammad Mursi dari kelompok Ikhwanul Muslimin terpilih. Sejak itu, gerbang Rafah yang ditutup selama rezim Husni Mubarak terbuka lebar. Setidaknya, ini mengurangi krisis kemanusiaan di wilayah seluas 360 kilometer persegi itu.

Sebelum agresi Israel selama delapan hari, Emir Qatar Syekh Hamad bin Khalifah al-Thani menjadi pemimpin Arab pertama berkunjung ke Gaza sejak blokade Israel lima tahun terakhir. Ketika perang berlangsung, sejjumlah pejabat tinggi, termasuk dari Turki, melawat sebagai bentuk dukungan dan simpati terhadap perjuangan Hamas. Sebagian besar penduduk Gaza, menurut jajak pendapat, bangga terhadap apa yang dilakukan Hamas selama delapan hari pertempuran. Untuk pertama kalinya, roket Fajr-5  yang dipasok Iran, berhasil menembus hingga Ibu Kota Tel Aviv dan Yerusalem.

Jujur saja, status negara seperti disematkan PBB terhadap Palestina tidak pantas dibanggakan. Palestina belum bisa dikatakan sebagai sebuah negara lantaran baru memenuhi dua unsur untuk menjadi negara, yakni pengakuan dan rakyat. Sedangkan syarat wilayah kedaulatan dan pemerintahan belum terpenuhi.

Sejauh ini, Tepi Barat dan Jalur Gaza terpisah oleh blokade Israel. Warga Palestina di kedua daerah itu tidak bisa saling mengunjungi. Bahkan, buat penduduk di Gaza lebih parah. Perbatasan darat, laut, dan udara mereka ditutup oleh negara Zionis itu. Krisis kemanusiaan membekap mereka karena pasokan bahan pangan sangat terbatas. Kalau pun ada harganya kelewat mahal. Pengangguran meledak, kemiskinan membludak (sekitar 80 persen warga Gaza menggantungkan kehidupan mereka saban hari dari bantuan internasional).

Orang Palestina di Tepi Barat juga tidak bebas berkegiatan. Pergerakan mereka dibatasi oleh lebih dari 500 pos pemeriksaan. Lelaki perempuan, tua muda, nenek hingga anak kecil harus menjalani pemeriksaan berjam-jam jika ingin pergi dari satu kota ke kota lain. Mereka kian terkekang lantaran ada Tembok Pemisah masih terus dibangun sepuluh tahun belakangan. Panjangnya lebih dari 750 kilometer. Israel beralasan dinding apartheid itu dibangun buat mencegah serangan teror dari warga Palestina ke para pemukim Yahudi.

Bagaimana mungkin Palestina menjadi negara kalau tidak memiliki ibu kota. Bangsa ini mengidamkan Yerusalem Timur sebagai pusat pemerintahan mereka. Tentu saja, negara Bintang Daud itu tidak bakal mengizinkan. Israel sudah bersumpah lewat Hukum Dasar Yerusalem disahkan oleh Knesset (parlemen Israel) pada 1980. Isinya: Yerusalem adalah ibu kota abadi Israel dan tidak dapat dibagi dua dengan Palestina.

Kalau agama dan sejarah dijadikan sebagai alasan masing-masing pihak memperebutkan Yerusalem, dua dasar itu masih bisa diperdebatkan. Pastinya, para pemimpin Palestina dan Israel sadar, betapa tingginya nilai ekonomi Yerusalem. Yerusalem adalah kota suci bagi tiga agama, yakni Yahudi, Nasrani, dan Islam. Di sana ada kompleks Masjid Al-Aqsha buat muslim, Gereja Makam Yesus untuk peziarah Kristen, dan Tembok Ratapan, tempat suci kaum Yahudi. Kedudukan Yerusalem persis Makkah dan Madinah di Arab Saudi, tanpa perlu promosi, orang bakal datang saban tahun buat berziarah. Ini tentu saja menjadi pemasukan penting buat negara yang menguasai Yerusalem.

Kalau bicara pemerintahan, Palestina juga terbelah. Hamas mendominasi Gaza dan Fatah memerintah Tepi Barat. Bila mau jujur menghormati prinsip demokrasi, Hamas yang berhak membikin pemerintahan karena mereka menang pada pemilihan umum Januari 2006. Tapi sampai kini tidak ada negara muslim mengakui kemenangan Hamas. Mereka seolah setuju dengan penolakan Amerika dan Israel yang beralasan Hamas organisasi teroris. Pemerintahan Abbas juga tidak sah karena masa jabatannya sudah habis sejak tiga tahun lalu. Namun, memang ini yang dimaui Israel. Mereka tentu tidak ingin melihat bangsa jajahan mereka bersatu

Dengan semua kenyataan itu, Palestina belum pantas disebut sebagai negara. PBB sama saja memberikan pengakuan terhadap negara semu. Alhasil, sokongan negara-negara muslim buat Palestina palsu.

Dimuat di Jurnal Nasional, 5 Desember 2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s