Nasib Palestina, Ironi Revolusi Arab

Oleh: Faisal Assegaf

Perlahan namun pasti, kelompok pemberontak Suriah mulai mendapatkan dukungan masyarakat internasional, termasuk negara-negara besar seoerti Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis.  Para pemimpin dunia mulai mengecam kebrutalan sekaligus kebengisan rezim Basyar al-Assad membantai warga sipil. Sejumlah jenderal dan pejabat penting, termasuk mantan perdana menteri Suriah Riyad Hijab, telah membelot ke Yordania.

Apalagi, sudah ramai selentingan menyebutkan Presiden Assad tidak segan menggunakan senjata kimia buat membumihanguskan kelompok antipemerintah. Sejak konflik bersenjata meletup di negara itu Maret tahun lalu, Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan sekitar 20 ribu orang terbunuh dan lebih dari sejuta lainnya mengungsi ke negara tetangga, seperti Turki, Yordania, dan Irak.

Kalau kaum Sunni mayoritas di Suriah masih berjuang buat menumbangkan rezim Syiah (sekte Alawite) minoritas dipimpin Assad, rakyat Mesir sudah merasakan kebebasan sejak Presiden Husni Mubarak pernah berkuasa selama tiga dekade terguling pada Februari tahun lalu. Penduduk Libya menyusul delapan bulan kemudian setelah Muammar Qaddafi ditangkap dan akhirnya dibunuh di kota kelahirannya, Sirte.

Sekarang penduduk Negeri Sungai Nil itu sudah memiliki Muhammad Mursi. Politikus dari kelompok Ikhwanul Muslimin ini merupakan presiden sipil pertama terpilih lewat pemilihan umum langsung. Sejak Mesir menjadi republik selepas kudeta pada 1952, negara ini selalu dipimpin militer. Libya awal Juli lalu menggelar pemilihan anggota majelis konstitusi. Negara kaya minyak ini bakal memiliki undang-undang dasar untuk pertama kali sejak Qaddafi bercokol di pucuk kekuasaan selama 42 tahun.

Sayangnya, revolusi yang masih melanda Timur Tengah tidak sampai ke Palestina. Padahal, seperti pemahaman hampir semua negara, Musim Semi Arab itu bertujuan menggulingkan pemerintahan dianggap diktator. Rezim yang diyakini tidak sekadar membelenggu kebebasan, tapi juga menindas, menyiksa, dan bahkan membunuh rakyatnya.

Kalau memang prinsip itu dianut banyak negara dan kita mau jujur, rakyat Palestina amat sangat pantas dibela dan diperjuangkan hingga memperoleh kemerdekaan.  Jika mau dihitung dari berdirinya negara Israel, bangsa Palestina jauh lebih lama menderita ketimbang penduduk Mesir dan Libya. Akibat penjajahan rezim Zionis itu, hak-hak dasar bangsa Palestina sebagai manusia dan diakui secara universal terenggut saban hari.

Tanah dan rumah-rumah mereka dirampas. Di Tepi Barat, kegiatan mereka dihalangi oleh lebih dari 500 pos pemeriksaan dan berdirinya Tembok Pemisah. Belum lagi operasi militer dengan alasan mencari teroris (orang-orang mengganggu keamanan Israel) digelar kapan saja, mulai pagi, malam, dan bahkan dini hari. Para serdadu Zionis itu kerap menangkap orang di mana saja dan kapan saja. Bahkan ketika warga Palestina sedang tidur. Korbannya lelaki dan perempuan, mulai anak-anak hingga usia renta.

Tapi kenyataan malah berkata lain, tidak ada kesungguhan dari negara-negara besar, yang katanya menjunjung tinggi demokrasi  dan hak asasi, memperjuangkan nasih Palestina. Negara-negara Arab superkaya menolak menggunakan kekuatan sumber ekonomi mereka buat menekan Israel agar mengakhiri pendudukan atas wilayah Palestina.

Dukungan negara-negara muslim yang mengaku memiliki ikatan emosional karena ada Masjid Al-Aqsa (pernah menjadi kiblat umat Islam) hanya bersifat sementara.  Itu pun hanya sampai di tingkat diskusi atau demonstrasi serta sekadar kecaman dan rasa simpati. Sokongan semacam itu juga hanya terjadi saat ada penyerbuan besar-besaran oleh tentara Israel. Padahal, kalau memang tidak mau menciptakan perang baru, tekanan politik dan ekonomi dari negara-negara besar sekaligus berpengaruh bisa segera mewujudkan kemerdekaan Palestina.

Dan itu tidak pernah terjadi. Ketika Presiden Otoritas Palestina Mahmud Rida Abbas dalam  pidato di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di Kota New York, September tahun lalu, mengajukan permohonan pengakuan Palestina merdeka tidak ada yang memberikan dukungan terbuka. Meski wilayah kedaulatan negara Palestina yang dituntut Abbas hanya 22 persen dari total daerah dikuasai Israel. Meliputi seluruh Tepi Barat (termasuk Yerusalem) dan Jalur Gaza. Ini merupakan wilayah yang dikuasai rezim Zionis setelah menang dalam Perang Enam Hari 1967.  Akibat ulah Abbas itu, Amerika Serikat menghentikan bantuan ekonomi. Sekutu istimewa mereka, Israel, membekukan pendapatan pajak US$ 100 juta saban bulan yang menjadi hak Palestina.

Langkah Abbas itu memang seperti sebuah manuver politik buat merengkuh kembali popularitas mereka di tengah rakyat Palestina. Citra Otoritas Palestina yang didominasi Fatah kian merosot lantaran perundingan tidak membuahkan hasil luar biasa dan mandek. Sebaliknya,  Hamas merupakan lawan politik mereka, menuai sukses terbesar sepanjang sejarah perundingan pertukaran tawanan dengan israel. Mereka berhasil membebaskan lebih dari seribu warga Palestina dipenjara-penjara negara Yahudi itu ditukar dengan satu serdadu bernama Gilad Shalit.

Rakyat Palestina malah dibiarkan terpuruk secara ekonomi, sosial, dan politik. Berdasarkan laporan Dana Moneter Internasional (IMF) tahun lalu, Otoritas Palestina dianggap sudah mampu memimpin sebuah negara karena pondasi ekonomi mereka sudah kuat dan berjalan bagus. Faktanya, pemerintahan Perdana Menteri Salam Fayyad (ahli ekonomi lulusan Universitas Austin, Texas, Amerika Serikat) gagal.

Menurut Otoritas Moneter Palestina, utang sektor swasta dan pemerintah naik dua kali lipat dari US$ 1,8 miliar pada 2008 menjadi US$ 3,7 miliar tahun ini. Angka pengangguran di Jalur Gaza dan Tepi Barat meledak. Sekitar 80 persen dari 1,6 juta warga Gaza mengandalkan bantuan kemanusiaan buat hidup sehari-hari.

Rakyat Palestina dibiarkan terbelah dengan blokade selama lima tahun terakhir atas Jalur Gaza. Penduduk Gaza tidak boleh melawat ke Tepi Barat, demikian halnya warga Tepi Barat tidak bisa mengunjungi saudara mereka di Gaza. Hamas yang berkuasa di Gaza diadu domba dengan Fatah yang mendominasi Tepi Barat. Kemenangan mereka pada pemilihan umum Januari 2006 tidak diakui.

Sungguh ironis memang. Ketika angin kebebasan bertiup di seantero Timur Tengah – hasilnya sudah dirasakan oleh penduduk Mesir serta Libya – rakyat Palestina kian tercekik dalam cengkeraman Israel. Padahal, bukan unjuk rasa besar-besaran berujung pada konflik bersenjata buat melepaskan diri dari penjajahan negara Bintang Daud itu. Sebab itu hanya akan menimbulkan banyak korban warga tak berdosa seperti terjadi di Suriah. Palestina cuma perlu pengakuan kemerdekaan oleh masyarakat internasional.

Dimuat di Jurnal Nasional, 14 Agustus 2012

3 thoughts on “Nasib Palestina, Ironi Revolusi Arab

  1. Pingback: Meski Diejek, Keseksiannya Boleh Diadu | gilabola.biz

  2. Kalau kaum Sunni mayoritas di Suriah masih berjuang buat menumbangkan rezim Syiah (sekte Alawite) minoritas dipimpin Assad, rakyat Mesir sudah merasakan kebebasan sejak Presiden Husni Mubarak pernah berkuasa selama tiga dekade terguling pada Februari tahun lalu.

    jadi rezim Assad itu Syiah toh???????????

    pantes, mereka membantai kaum muslimin.

    • persoalan di sini bukan Syiah membantai kaum muslim Sunni, tapi ada skenario Barat buat melemahkan pengaruh Iran di Timur Tengah. Selama ini, Iran berhasil membentuk poros Teheran-Baghdad-Beirut-Damaskus. Tentu saja, poros ini antihegemoni Amerika Serikat dan israel.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s