Masa Depan Revolusi Timur Tengah

Oleh Faisal Assegaf

Setahun sudah gelombang revolusi telah menyapu kawasan Timur Tengah. Unjuk rasa besar-besaran yang mulai bertiup di Tunisia, Januari tahun lalu, telah menenggelamkan kekuasaan Presiden Zainal Abidin bin Ali. Protes besar-besaran juga berhasil menamatkan rezim Husni Mubarak di Mesir, mendiang pemimpin Libya Muammar al-Qaddafi, dan melengserkan Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh.

Barangkali negara-negara Barat yang mendukung perubahan rezim di Timur Tengah tidak pernah menyangka akibat yang terjadi. Gelombang demokratisasi  di negara-negara Arab itu memunculkan kekuatan Islam sebagai penguasa baru setelah menang dalam pemilihan umum, seperti di Tunisia dan Mesir.

Di Libya sendiri kekuatan Ikhwanul Muslimin juga muncul. Bahkan pemerintahan sementara yang dideklarasikan Ketua Dewan Transisi Nasional Mustafa Abdu Jalil telah menyatakan syariat Islam sebagai hukum yang berlaku di negara Afrika Utara itu.

Namun Amerika Serikat dan Israel sangat mungkin menaruh perhatian lebih besar terhadap perubahan yang sedang berlangsung di Mesir dan Suriah.  Sebab dua negara ini termasuk kunci dalam perubahan konstelasi politik di Timur Tengah.

Mesir yang selama dipimpin Husni Mubarak adalah mediator utama dalam proses perdamaian di kawasan, terutama konflik Palestina dan Israel. Berkali-kali kawasan Sharm el-Sheikh menjadi tempat perundingan bagi kedua pihak. Salah satu hasil yang tidak disangka-sangka, yakni kesepakatan antara Hamas dan Israel untuk menukar Gilad Shalit dengan 1.027 tahanan Palestina (kepada penulis pemimpin Hamas di Jalur Gaza Mahmud Zahar menyebutkan jumlah tahanan yang dibebaskan sebenarnya 1.050).

Ibu Kota Kairo terakhir menjadi tempat buat Kepala Biro Politik Hamas Khalid Misya’al dan Presiden Otoritas Palestina Mahmjud Rida Abbas menegaskan kembali komitmen untuk berdamai. Kedua faksi terbesar di Palestina ini telah pecah kongsi sejak pemerintahan bersama mereka bubar pada Juni 2007.

Negeri Sungai Nil ini juga dikenal sebagai salah satu sekutu terdekat Amerika Serikat di Timur Tengah setelah Perdana Menteri Anwar Sadat meneken Perjanjian Camp David dengan Perdana Menteri Israel Menachem Begin pada 1979. Itu menandai dimulainya hubungan diplomatik.  antara kedua negara sekaligus menjadikan Mesir sebagai negara Arab pertama yang menjalin hubungan resmi dengan negara Zionis itu. Langkah serupa diikuti Yordania 15 tahun kemudian.

Seperti negara-negara lain yang membina hubungan dengan Israel, Mesir mendapat kemudahan bantuan militer dari Amerika. Sebagai balasan, Kairo mesti menuruti tekanan Tel Aviv, Karena itu tidak mengherankan sejak Israel menerapkan blokade total terhadap Jalur Gaza, Mubarak menolak membuka gerbang Rafah untuk masuknya bantuan kemanusiaan.

Tentunya kondisi ini bisa saja berubah setelah Ikhwanul Muslimin dan Partai Salafi yang dulu dilarang oleh Mubarak menang mutlak dalam dua putaran pertama pemilihan umum di negara itu. Memang benar sejauh ini kedua partai itu berkomitmen mempertahankan perjanjian damai dengan Israel. Namun sejatinya, di tubuh Ikhwanul Muslimin sendiri ada kubu yang menuntut hubungan diplomatic dengan Israel diputus.

Apalagi, rakyat Mesir sudah menunjukkan sentimen anti-Israel, termasuk dalam unjuk rasa besar-besaran di Midan Tahrir, yang berhasil menggulingkan pemerintahan Mubarak. Puncaknya, demonstrasi akhir tahun lalu memaksa duta besar Israel untuk Mesir pulang. Para pengunjuk rasa berhasil menguasai Kedutaan Besar Israel. Mereka sempat membakar dan membuang dokumen-dokumen penting.  Ini merupakan konflik terburuk selama 32 tahun hubungan kedua negara.

Belum lagi persoalan di perbatasan Sinai. Tentara Israel kerap menggelar operasi untuk mencari jalur illegal pemnyelundupan senjata bagi pejuang Hamas dan Jihad Islam di Gaza. Agenda rutin ini tidak jarang menimbulkan ketegangan.  Insiden terakhir lima polisi perbatasan Mesir tewas dalam baku tembak dengan serdadu negara Yahudi itu.

Apalagi, muncul tudingan hubungan dengan Israel tidak menguntungkan rakyat mesir secara ekonomi. Alhasil, kemungkinan besar Ikhwanul Muslimin dan Partai Salafi yang akan memerintah di Mesir akan benar-benar mempertimbangkan semua itu dalam memutuskan kebijakan luar negeri mereka di kawasan, teruatam soal nasib Palestina.

Ketidakpastian mengenai hasil revolusi di Timur Tengah nantinya juga masih ditentukan dengan perkembangan yang berlangsung di Suriah. Unjuk rasa besar-besaran menentang Presiden Basyar al-Assad rupanya tidak mendapat dukungan dari negara-negara Barat. Ini sangatlah wajar lantaran mereka tidak memiliki kepentingan ekonomi di negara itu.

Semua negara akan bertindak sesuai kepentingan nasional mereka. Dan dapat dipastikan kepentingan politik-keamanan dan ekonomi selalu sinergis. Inilah bedanya dengan apa yang sudah berlalu di Libya. Pihak Barat begitu ngotot mendukung kelompok pemberontak untuk mengakhiri rezim Qaddafi yang sudah berusia 42 tahun. Negeri ini kaya minyak. Terbukti, sebelum Qaddafi tewas di tanagn rakyatnya sendiri, kontraktor minyak asing, seperti Total dari Prancis sudah mulai beroperasi.

Sedangkan Suriah tidak memiliki potensi ekonomi yang menguntungkan. Sebab itu, negara-negara Barat hanya menonton saja kebrutalan tentara Assad. Mereka  tentu saja tidak mau menghamburkan uang buat operasi militer di Suriah karena tidak bakal dapat apa-apa setelah Assad mundur.

Apalagi risiko keamanan lebih besar jika Barat ikut campur dalam konflik politkik di Suriah. Presiden Assad pun mengancam keterlibatan negara-negara asing bisa memicu perang regional. Kemungkinan ini pun disadari oleh Liga Arab yang menyerukan negara-negara Barat agar menjauh dari persoalan dalam negeri Suriah.

Suriah selama ini menjadi tempat perlindungan bagi dua kelompok anti-Israel, yakni Hamas dan Hizbullah. Di Ibu Kota Damaskus terdapat kantor Biro Politik Hamas. Dengan mengobrak-abrik Suriah sama saja mengobarkan perang dengan dua organisasi itu.

Seperti diyakini pihak Barat, Iran memberikan dukungan dana, pelatihan, dan senjata bagi Hamas dan Hizbullah. Mengganggu ketenangan kedua kelompok itu sama saja ingin melibatkan Iran dalam konflik bersenjata yang lebih besar.

Negara-negara Barat pastinya paham kekuatan militer Iran tidak bisa dipandang sebelah mata. Apalagi kecurigaan mereka selama ini telah berubah  menjadi keyakinan bahwa Negeri Mullah itu sedang mengembangkan senjata nuklir.

Situasi ini tentu saja tidak menguntungkan bagi Amerika dan Israel. Alhasil, kemungkinan besar gelombang revolusi akan berhenti di Suriah.

Dimuat di Jurnal Nasional, 14 Januari 2012

4 thoughts on “Masa Depan Revolusi Timur Tengah

    • Dear Tyler,
      Thanks buat komentarnya. Apa bisa bantu saya saya karena saya ingin membuat tulisan panjang soal komunitas Yahudi di Indonesia. Thanks.

  1. Pingback: Israel Memiliki Agenda Besar di Palestina : Lintas Berita

  2. Yang jelas untuk kasus di Suriah ini, barat tidak bisa lagi gegabah mengirim pasukan ke Suriah begitu saja seperti di Libya. Pas di Libya, mereka bisa leluasa mengirim pasukan dengan berlindung di balik mandat PBB. Tapi untuk kasus di Suriah ini, mereka tidak bisa bertindak seperti itu lagi karena Rusia udah memveto upaya PBB pas ingin ikut campur soal Suriah & bahkan siap pasang badan membantu rezim Suriah kalau pihak barat masih ngotot

    Saya sih penasaran apakah Israel mau nekat membantu kubu oposisi Suriah secara diam-diam kalau mengingat rezimnya Suriah yang sekarang ini masih sangat memusuhi Israel. Sekalian membuat Iran tidak bisa lagi memasok senjata ke Hizbullah lewat Suriah kalau rezim Suriah yang sekarang akhirnya tumbang & muncul rezim baru yang pro Israel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s