Kenyataan Pahit dalam Konflik Palestina-Israel

Oleh: Faisal Assegaf

Seperti sudah diperkirakan sebelumnya oleh banyak pihak, perundingan langsung yang kembali digelar antara Palestina dan Israel kembali mandek. Presiden Otoritas Palestina Mahmud Rida Abbas dengan sokongan Liga Arab mundur dari pembicaraan damai setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menolak memperpanjang moratorium permukiman Yahudi di Tepi Barat.

Abbas memang jauh-jauh hari mengancam mundur dari perundingan bila Israel tidak mau memperpanjang moratorium yang selesai akhir bulan lalu. Dialog yang diprakarsai Presiden Amerika Serikat Barack Hussein Obama itu bergulir lagi awal bulan lalu. Itu sekaligus mengakhiri kekosongan pasca Konferensi Annapolis, November 2007.

Apalagi, jika dihitung dari usia berdirinya Israel, konflik antara Palestina dan negara Zionis itu telah berlangsung 62 tahun. Waktu selama itu seharusnya sudah cukup membuat semua pihak menyadari ada dua kenyataan pahit yang mesti diterima dengan lapang dada.

Walau diwarnai kontroversi dalam pendiriannya, kelompok pendukung perjuangan bangsa Palestina harus mau mengakui keberadaan negara Israel. Mereka wajib menerima realitas bahwa sungguh sulit menghancurkan negara Yahudi itu seperti yang dicita-citakan oleh Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad.

Israel telah memenuhi tiga syarat faktual sebagai sebuah negara, yakni wilayah, penduduk, dan pemerintah, serta satu syarat hukum, yaitu pengakuan dari negara-negara lain. Syarat terakhir inilah yang tidak dimiliki oleh Palestina. Meski banyak negara yang bersimpati, namun tidak ada yang secara terbuka mendukung kemerdekaan Palestina yang diumumkan secara sepihak di Ibu Kota Tunis, Tunisia, pada 1988.

Apalagi berdirinya Negeri Bintang Daud itu disokong oleh lima negara yang sekarang paling berkuasa sejagat karena memiliki hak veto di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yakni Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Prancis, dan Cina. Dengan hak istimewa itulah Amerika menjadi negara paling sering menggagalkan resolusi yang dipandang merugikan Israel.

Amerika negara pertama yang mengakui kemerdekaan Israel. Tanpa memberi tahu perwakilan tetap Amerika di PBB dan para pejabat tinggi Departemen Luar Negeri, Presiden Harry S. Truman secara pribadi menyampaikan ucapan selamat 11 menit setelah deklarasi dibacakan di Tel Aviv oleh David Ben Gurion, yang akhirnya menjadi perdana menteri.

Tindakan sepihak Truman itu lantaran Menteri Luar Negeri George Marshall tidak setuju memberikan pengakuan. Ia beralasan berdirinya negara Israel hanya akan menciptakan persoalan dengan penduduk asli di wilayah itu. Rusia yang ketika itu masih tergabung dalam Uni Soviet mengambil kebijakan serupa beberapa jam kemudian.

Namun perlu diingat, Inggris yang berjasa meletakan batu pertama berdirinya Israel di wilayah Palestina. Melalui sebuah deklarasi yang dibuat oleh Menteri Luar Negeri Lord James Arthur Balfour, Negeri Tiga Singa itu berkomitmen memberikan “rumah” bagi bangsa Yahudi. Keputusan ini diperkuat oleh resolusi PBB pada 1947 yang membagi dua wilayah, satu untuk Israel dan sisanya buat Palestina.

Deklarasi Balfour yang lolos tanpa keberatan dalam sidang kabinet, hasil lobi keras seorang Yahudi Rusia bernama Haim Weizmann. Ia mampu meyakinkan pemerintah Inggris bahwa tanah bagi warga Yahudi di Palestina, bukan di Uganda atau Argentina. Dua wilayah ini pernah diusulkan oleh pendiri gerakan Zionis Theodore Herzl. Sejak itu migrasi besar-besaran kaum Yahudi ke wilayah Palestina (aliyah) mulai berjalan. Rusia menjadi penyumbang terbesar imigran ke daerah baru itu.

Ada dua prinsip yang diterapkan secara sinergis oleh gerakan Zionis hingga saat ini sehingga mereka berhasil mendirikan negara Israel. Secara politik, para tokoh Zionis yang berkuasa dan kaya akan berupaya menjamin seluruh tindakan dan kebijakan mereka tidak ditentang ioleh masyarakat internasional. Dengan uang dan jabatan di pemerintahan mereka akan berperan sebagai pelobi.

Sedangkan dari sisi pragmatis, kelompok Zionis akan terus memperluas permukiman Yahudi dengan cara mengusir dan merampas tanah milik warga Palestina. Strategi inilah yang sedang dilaksanakan di Yerusalem Timur. Tujuannya agar tidak ada lagi warga Palestina di kota suci tiga agama itu atau paling tidak jumlahnya sungguh sedikit. Alhasil, akan tercipta fakta wilayah itu dikuasai oleh orang Yahudi.

Realitas ini amat diperlukan untuk memperkuat klaim sepihak yang telah mereka sahkan melalui Jerusalem Basic Law tiga dekade lalu. Para konglomerat Yahudi berperan sebagai donatur untuk melancarkan strategi perluasan permukiman ini, seperti yang dilakukan oleh Irving Moskowitz, pengusaha rumah judi dari California, Amerika. Dalam satu dekade terakhir, ia telah menyumbang sekitar US$ 100 juta.

Kenyataan lain yang mesti diterima pihak-pihak yang mengupayakan perdamaian adalah konflik Palestina dan Israel amat sangat sulit diselesaikan. Sebab, masih ada kelompok seperti Hamas di Palestina dan Hizbullah di Libanon Selatan yang berideologi tidak akan pernah mengakui keberadaan Israel dan bahkan berambisi menghancurkan negara itu.

Kelompok anti-Israel ini terbagi dua kategori. Ada yang memandang persoalan Palestina sebagai konflik agama. Sesuai dengan salah satu ayat Al-Quran, kaum Yahudi harus diperangi sampai akhir zaman karena mereka tidak akan pernah rela terhadap Islam. Apalagi di Yerusalem Timur terdapat kompleks masjid Al-Aqsha yang menjadi tujuan Isra’ dan permulaan mi’rajnya Nabi Muhammad. Kubu semacam ini pun hidup di Israel yang berkeyakinan wilayah Palestina merupakan tanah dijanjikan Tuhan.

Ada pula pihak yang menilai masalah itu adalah perjuangan bangsa Palestina membebaskan diri dari penjajahan Israel atau sebagai konflik nasional. Meski begitu, paham religius dan nasionalis bermuara pada satu poin, yakni sama-sama mendambakan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina mendatang. Maklum saja, kota itu memiliki nilai politis, religus, sejarah, dan ekonomi yang tinggi. Status Yerusalem Timur bersama perbatasan dan pemulangan pengungsi Palestina selalu menjadi hambatan dalam tiap perundingan kedua pihak.

Alhasil, iika mau menerima dua kenyataan pahit itu, berarti harus siap meyakini tidak akan pernah ada negara Palestina yang beribu kota di yerusalem Timur dengan batas sebelum 1967.

Dimuat di Republika, 27 Oktober 2010

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s