Obama dan Momentum Negara Palestina

Oleh: Faisal Assegaf

Barack Hussein Obama sudah setahun menetap dan berkantor di Gedung Putih, Washington, DC. Selama itu pula, sebagian besar rakyat Palestina dan pihak-pihak yang mendukung perjuangan bangsa itu masih menaruh harapan besar kepada presiden kulit hitam pertama Amerika Serikat ini.

Namun waktu satu tahun rasanya sudah cukup untuk menguji kesungguhan komitmen Presiden Obama dalam memperjuangkan nasib bangsa Palestina. Hasilnya, ia memang tidak benar-benar serius menangani masalah tersebut sejak dilantik pada 20 Januari tahun lalu. Keraguan terhadap komitmen Obama ini memang pantas dilontarkan. Jangankan menciptakan satu momentum, yang terjadi ia malah membuang dua kesempatan besar untuk membuktikan diri sebagai pembela perdamaian di Palestina.

Momentum mutakhir muncul pada 8 Desember 2009 ketika Swedia, yang menjabat Presiden Uni Eropa, menyodorkan gagasan membagi dua Yerusalem. Palestina akan mendapatkan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, sedangkan Yerusalem Barat menjadi milik Israel.

Proposal itu mengisyaratkan bahwa Uni Eropa, yang berupaya memainkan peran penting dalam proses perdamaian di Timur Tengah, akan memberikan pengakuan sepihak terhadap kemerdekaan Palestina. Sejumlah negara, termasuk Inggris, Belgia, dan Irlandia, menyetujui pemikiran itu. Tapi keputusan sidang Dewan Menteri Luar Negeri Uni Eropa di Ibu Kota Brussels, Belgia, akhirnya menolak usulan itu. Setelah berdebat selama dua hari, Uni Eropa memutuskan Yerusalem akan menjadi ibu kota bersama antara Palestina dan Israel.

Sikap melunak ini hasil dari usaha keras Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melobi para pemimpin Uni Eropa hingga menjelang keputusan keluar. Ia mendesak mereka menentang proposal pembagian Yerusalem. Bahkan, saking takutnya, Netanyahu memutuskan menghentikan selama sepuluh bulan pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat, kecuali Yerusalem Timur. Padahal sudah lebih dari tujuh bulan ia menolak tuntutan Obama mengenai hal itu.

Ironisnya, pihak Otoritas Palestina berjuang sendirian untuk meloloskan rencana Stockholm itu. Bahkan Perdana Menteri Salam Fayyad hanya mampu mengumpulkan sejumlah diplomat Barat guna meminta dukungan. Yang paling menyedihkan, tidak ada suara dukungan dari negara-negara Arab dan yang berpenduduk mayoritas muslim, termasuk Indonesia. Mereka juga tidak berusaha mendesak negara-negara Eropa mengesahkan usulan itu. Bahkan semestinya gagasan mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina sekaligus pengakuan atas kemerdekaan negara itu datang dari mereka, bukan dari Swedia.

Keputusan menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota bersama tentu tidak mungkin dilaksanakan, dan sama saja membiarkan negara Zionis itu tetap menjajah Palestina. Setelah mencaplok Yerusalem Timur dari Yordania pada 1967, Israel memperlakukan secara diskriminatif warga Palestina yang hidup di sana dengan status izin tinggal tetap sejak negara itu berdiri.

Negara Yahudi itu juga menerapkan kebijakan mengusir warga Arab Palestina dari kota suci bagi tiga agama–Islam, Yahudi, dan Kristen–itu untuk membangun permukiman baru bagi warga Yahudi. Sepanjang tahun lalu, sekitar 4.500 orang yang diusir. Orang Palestina yang menetap di Yerusalem juga seolah hidup tanpa kewarganegaraan. Jika mereka ke luar negeri untuk belajar atau bekerja, Israel tidak akan memberikan izin masuk saat mereka pulang.

Obama, yang baru menerima penghargaan Nobel di bidang perdamaian, juga diam. Sejatinya ia memang tidak dapat bertindak apa pun dalam isu itu lantaran Amerika memiliki undang-undang yang memerintahkan Washington memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem. Beleid itu diteken Presiden Bill Clinton pada 1995.

Seperti dua pendahulunya, Clinton dan George Walker Bush, Obama menunda melaksanakan aturan itu. Jika mengiyakan, ia sama saja mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Melalui Jerusalem Basic Law, yang disahkan Knesset (parlemen Israel) tiga dekade yang lalu, negara Bintang Daud itu menetapkan Yerusalem sebagai ibu kota abadi mereka yang tidak dapat dibagi dua dengan Palestina. Sejauh ini, semua kantor pemerintah Israel, termasuk kediaman resmi Netanyahu, sudah berdiri di Yerusalem. Hanya kedutaan besar asing yang belum ada di sana.

Sebelumnya, Obama menolak laporan tim pencari fakta mengenai Perang Gaza yang dibentuk oleh Dewan Hak Asasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Presiden dari Partai Demokrat ini menuding hasil kerja tim yang dipimpin Richard Goldstone, hakim keturunan Yahudi dari Afrika Selatan, itu berat sebelah karena menyudutkan Israel.

Laporan setebal 575 halaman yang dilansir pada September tahun lalu itu menyimpulkan, Israel dan Hamas sama-sama melakukan kejahatan perang di Jalur Gaza. Agresi Israel selama 22 hari itu mengakibatkan lebih dari 1.400 orang tewas, setengahnya anak-anak dan perempuan. Jika hingga Maret tahun ini penyelidikan independen yang digelar Israel dan Hamas tidak membuahkan hasil, Dewan Keamanan PBB harus membawa kasus ini ke Mahkamah Kejahatan Internasional di Den Haag, Belanda.

Jika Obama memenuhi janjinya, momentum baru akan muncul pada 2012. Dalam pertemuan dengan Netanyahu di Gedung Putih, Mei tahun lalu, ia menyampaikan rencana pembentukan negara Palestina paling lambat tiga tahun. Namun, belajar dari pengalaman pendahulunya, George Walker Bush, sikap pesimistis wajib dipertahankan. Boleh jadi, kebijakan Obama itu sekadar mencuci “dosa” menjelang akhir masa jabatannya karena meninggalkan Irak dalam kondisi berantakan dan menciptakan perang baru di Afganistan.

Dimuat di Koran Tempo, 23 Januari 2010

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s