Kabinet Rentan terhadap Perdamaian

Oleh: Faisal Assegaf

Sulit rasanya mengharapkan proses perdamaian antara Palestina dan Israel bakal kembali bergulir setelah Benjamin Netanyahu, 59 tahun, menjadi perdana menteri. Kecemasan banyak pihak, termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa, terbukti setelah Knesset (parlemen Israel) Selasa lalu melantik pemerintahan Netanyahu yang meliputi 30 menteri, termasuk lima kementerian, dan enam wakil menteri. Ini akan menjadi kabinet terbesar sepanjang sejarah negara Yahudi itu.

Pemerintahan multipartai itu tak ubahnya rezim ultranasionalis dan garis keras setelah Netanyahu menggandeng Yisrael Beitenu yang menguasai 15 kursi di Knesset, Buruh (13 kursi), Shas (11 kursi), Habayit Hayehudi (3 kursi), dan United Torah Judaism (2 kursi). Secara keseluruhan, kabinet Netanyahu menguasai 69 dari 120 kursi di Knesset.

Keraguan terhadap komitmen Netanyahu atas proses perdamaian sangatlah wajar. Pemimpin yang dikenal dengan nama panggilan Bibi ini menentang prinsip penyelesaian dua negara bagi dua bangsa. Ia juga bertekad meneruskan kebijakan pemimpin sebelumnya, Ehud Olmert dan Ariel Sharon, yakni memperluas permukiman Yahudi di Tepi Barat.

Ketika menjadi perdana menteri untuk pertama kali pada 1996-1999, ia terkenal dengan prinsip “tiga no”, yakni tidak terhadap penarikan dari Dataran Tinggi Golan, tidak bersedia membahas status Yerusalem, dan tidak mau berunding dengan Palestina atas syarat apapun. Saat itu, ia menjadi perdana menteri paling muda sejak Israel berdiri pada 1948 sekaligus kepala pemerintahan pertama yang terpilih melalui pemilihan langsung. Bahkan, ia mengalahkan Shimon Peres, calon kuat dari Partai Buruh.

Pemimpin kelahiran Tel Aviv, Israel, ini lebih mengedepankan kerja sama memajukan perekonomian di wilayah Tepi Barat tanpa mengikutsertakan Jalur Gaza yang masih dikuasai Hamas sejak pertengahan Juni 2007. Memang selama kampanye pemilihan parlemen Februari lalu, ia bersumpah akan menghancurkan Hamas, organisasi yang dicap teroris oleh Amerika dan Israel.

Ia memang pernah memperingatkan Hamas akan makin garang setelah Perdana Menteri Ariel Sharon menarik seluruh tentara Israel dari Jalur Gaza, Agustus 2005. Sebagai penolakan, Netanyahu mundur dari jabatan menteri keuangan. Sebab itu, ia menganggap agresi Israel selama 22 hari ke Jalur Gaza sejak 27 Desember tahun lalu belum berhasil.

Padahal, serangan besar-besaran itu telah menewaskan lebih dari 1.300 orang yang setengahnya wanita dan anak-anak. Perang Gaza juga sudah meluluh-lantakkan wilayah berpenduduk sekitar 1,5 juta itu. Sedtidaknya, 4.100 rumah hancur dan 17.000 bangunan lainnya rusak. Biaya pembangunan kembali Gaza diperkirakan US$ 2,8 miliar atau sekitar Rp 3,36 triliun.

Netanyahu tentu saja menyadari tidak mudah bagi dirinya kembali ke meja perundingan lantaran politisi yang ia ajak berkoalisi merupakan tokoh-tokoh garis keras, seperti Ketua Partai Yisrael Beitenu Avigdor Lieberman. Ia mengkampanyekan Israel sebagai negara khusus bangsa Yahudi. Karena itu, ia meminta warga-warga keturunan Arab mengambil sumpah setia dan jika menolak harus keluar dari negara Zionis itu.

Lieberman yang merupakan imigran asal Rusia juga sangat menolak keras tuntutan membagi dua wilayah Yerusalem dengan Palestina. Ia lantas memutuskan keluar pada Januari tahun lalu setelah Perdana Menteri Ehud Olmert menjadikan status Yerusalem sebagai bahasan dalam perundingan damai. Prinsip ini pun dipegang teguh oleh Eli Yishai, pemimpin Partai Shas yang beraliran religius ultraortodoks.

Tadinya pihak Palestina amat berharap Ketua Partai Kadima Tzipi Livni yang dianggap pro-damai mau bergabung. Namun upaya keras Netanyahu sejak 20 Februari lalu gagal membujuk mantan agen Mossad itu. Livni lebih memilih menjadi oposisi. Presiden Shimon Peres memberikan mandat kepada Netanyahu meski Likud menduduki posisi kedua, terpaut satu kursi dari Kadima yang meraih 28 kursi Knesset pada pemilihan 10 Februari lalu.

Sejatinya, Netanyahu, Livni, atau pemimpin Partai Buruh Ehud Barak, sama saja bagi bangsa Palestina. Mereka tidak pernah benar-benar menyetujui berdirinya negara Palestina. Likud yang dianggap berhaluan kanan, Kadima yang garis tengah, atau Buruh dari sayap kiri sama-sama tidak mau melepaskan penjajahn atas wilayah Palestina.

Buktinya, ketiga partai besar itu pernah bergantian memimpin Israel. Namun hingga kini tidak pernah ada satu pun yang berhasil mewujudkan kemerdekaan Palestina. Itu lantaran piagam ketiga partai memiliki satu kesamaan: Yerusalem adalah ibu kota abadi Israel yang tidak dapat dibagi dua dengan Palestina. Mereka juga menolak hak kembali bagi sekitar 4,5 juta pengungsi Palestina. Bahkan yang paling ekstrem, Likud tidak mengakui solusi dua negara.

Padahal isu Yerusalem ini menjadi satu dari tiga ganjalan utama dalam pembicaraan damai yang kembali berlangsung setelah konferensi perdamaian di Annapolis, Maryland, Amerika, 27 November 2007. Dua masalah lain adalah soal pemulangan pengunsi Palestina dan pengembalian wilayah yang dikuasai sejak Perang Enam Hari 1967.

Netanyahu pasti tidak ingin mengulangi kegagalan saat pertama kali memimpin. Ketika itu ia membentuk kabinet koalisi bersama Shas dan United Torah Judaism. Namun kongsi ketiga partai pecah karena ia memberikan Otoritas Palestina kontrol atas 80 persen wilayah Kota Hebron di Tepi Barat.

Alhasil, keinginan Presiden Amerika Barack Hussein Obama mendirikan negara Palestina selama empat tahun kepemimpinannya hanya sebatas mimpi. Lawatan bolak-balik Menteri Luar Negeri Hillary Rodham Clinton dan utusan khusus bagi Timur Tengah, George Mitchell, hanya membuang tenaga dan biaya.

Rakyat Palestina pun hanya dapat berkhayal entah sampai kapan, apakah mungkin ada perdana menteri Israel yang mau mendirikan negara Palestina.

Dimuat di Koran Tempo, 4 April 2009

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s