Terjebak Rutinitas PBB

Oleh: Faisal Assegaf

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono boleh saja berbangga hati lantaran sidang darurat Organisasi Konferensi Islam yang digagas bersama Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi di Kuala Lumpur, Malaysia, awal Agustus lalu, berhasil memaksa Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi nomor 1701 pada 11 Agustus 2006, yang menyerukan gencatan senjata antara pasukan Israel dan Hizbullah serta pengiriman 15 ribu personel pasukan perdamaian ke Libanon. Ia juga sukses melobi Badawi yang bersedia mengirimkan 1.000 personel pasukan serta Perdana Menteri Bangladesh Khalida Zia yang berkomitmen menerjunkan 2.000 tentaranya ke Libanon. Indonesia sendiri tengah mempersiapkan 847 personel yang meliputi 15 dari Markas Besar TNI, 553 dari Angkatan Darat (90 persen dari Kostrad), 240 marinir, dan 39 dari Pasukan Khas Angkatan Udara.

Untuk ke-23 kalinya, Indonesia ikut dalam misi perdamaian PBB, sebuah rutinitas yang selalu dilakukan tiap kali pecah perang di suatu negara. Tapi kali ini agak istimewa karena Yudhoyono bersedia mengorbankan putra sulungnya, Letnan Satu Infanteri Agus Harimurti Yudhoyono, yang saat ini menjabat Komandan Peleton Batalion Lintas Udara 305/Tengkorak Kostrad, ke kancah konflik. Terakhir Indonesia mengirim pasukan Garuda XXII ke Kongo pada 2003.

Apakah ini yang dinamai menciptakan perdamaian dunia setelah membiarkan jet-jet tempur Israel membunuh warga sipil, kebanyakan anak-anak, perempuan, dan orang tua, serta memorakporandakan wilayah Libanon Selatan, termasuk Ibu Kota Beirut? Indonesia, bahkan OKI dan PBB, hanya bisa mengutuk tanpa dapat mencegah atau menghentikan kejahatan perang yang dilakukan negara Yahudi itu. Tentu saja ini pemikiran salah kaprah.

Ikut serta dalam menciptakan ketertiban dunia dan memelihara perdamaian abadi seperti diamanatkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengharuskan Indonesia berperan langsung dalam mencegah perang di daerah konflik. Bukannya melalui pihak ketiga, seperti OKI dan PBB, yang tidak mampu menjinakkan kebiadaban Israel.

Yang dibutuhkan rakyat Libanon dan Palestina adalah kepiawaian para diplomat Indonesia mendamaiakan Israel dengan bangsa Arab. Sebab ancaman perang masih terbuka selama Israel tetap menjajah Palestina. Agresi Israel akan menyusul selama Israel masih mengklaim daerah pertanian Shabaa di perbatasan Suriah, Israel, dan Libanon yang dipersengketakan dengan Hizbullah sebagai wilayahnya.

Tentu saja sulit membayangkan Indonesia bisa memainkan peran seperti itu. Sejak republik ini berdiri, 61 tahun silam, selian punya proklamator kemerdekaan Soekarno dan Muhammad Hatta, kita baru memiliki satu diplomat andal, yakni Hasjim Djalal. Melalui konsep Hukum Laut Internasional yang diakui pada 1982, kepentingan nasional Indonesia sebagai negara kepulauan terlindungi. Pemerintah bebas memanfaatkan kekayaan laut tidak hanya dalam batas 12 mil (laut teritorial), tapi bahkan hingga 250 mil (Zona Ekonomi Eksklusif).

Bgai sebagai diplomat Indonesia, penempatan ke luar negeri berarti tinggal di luar negeri bersama keluarga gratis atas biaya negara. Mereka berfikir penugasan itu sama dengan jalan-jalan mengenal negeri orang dan memperdalam pengetahuan bahasa asing. Di otak mereka, yang namanya berdiplomasi hanyalah pada saat forum resmi. Padahal diplomasi informal sangat berperan mengegolkan kepentingan kita. Lemahnya kualitas diplomasi Indonesia ini terbukti dengan lepasnya Timor-Timur dan Pulau Sipadan-Ligitan. Bahkan, hingga kini, pemerintah belum bisa membuat perjanjian ekstradisi untuk menyeret pulang koruptor yang bersembunyi di negara lain.

Bukan hanya tidak berkualitas, sebagian diplomat kita bahkan tidak bermoral. Mereka sering kali tidak mempedulikan nasib warga Indonesia di luar negeri, terutama para tenaga kerja kita. Sering kita mendengar laporan tenaga kerja yang diabaikan saat melapor ke kedutaan ketika mendapat perlakuan sewenang-wenang dari majikannya.

Ketika perang pecah di Libanon, para diplomat kita di Beirut hanya berfikir bagaiman mengungsikan diri sendiri dan keluarganya. Alhasil, hanya 73 orang Indonesia yang keluar dari Libanon ketika keadaan bertambah parah. Mereka tidak mau peduli dengan nasih warga Indonesia lainnya. Padahal Menteri tenaga Kerja Erman Soeparno memperkirakan ada sekitar 10.000 warga Indonesia di Libanon, dan sebagai besar tenaga kerja. Salah satunya adalah Siti Maemunah, ibu satu anak asal Sukabumi, yang tewas pada 25 Juli lalu karena dihantam roket Israel saat menemani keluarga majikannya dari Kuwait berlibur di Libanon Selatan.

Jadi kehadiran pasukan baret biru PBB, termasuk dari Indonesia, tidak dibutuhkan rakyat Libanon Selatan. Bagi mereka, tentara Hizbullah yang dipimpin Hasan Nasrallah lebih bisa diandalkan. Buktinya, militer Israel gagal menghancurkan kelompok bersenjata Syiah itu dalam perang yang berlangsung 34 hari sejak 12 Juli. Organisasi yang diumumkan secara resmi ke publik pada 16 Februari 1985 ini dengan gagah berani meladeni tentara Israel, tidak seperti tentara pemerintah Libanon dan PBB yang hanya berdiam diri seperti banci menyaksikan gempuran mesin perang Israel.

Warga Kota Qana di selatan Libanon lebih suka mengusung poster Nasrallah ketimbang Perdana Menteri Libanon Fuad Siniora. Salah satunya bertulisan Nasrun Min Allah (kemenangan dari Allah). Di mata mereka, pemimpin kelahiran Burj Hammud, Beirut, Libanon, pada 31 Agustus 1960 itu adalah seorang pahlawan.

Para pengungsi dari Libanon Selatan itu kembali ke kampong mereka dengan sukacita. Kegagalan Israel bukan hanya kemenangan bagi Hizbullah, tapi juga untuk seluruh rakyat Libanon. Mereka tidak meratapi rumah dan kota mereka yang hancur. Mereka juga tidak menangisi keluarga mereka yang tewas. Mereka yakin organisasi yang dicap Presiden Amerika Serikat George Walker Bush sebagai kelompok teroris itu bakal membangun kembali rumah mereka, seperti yang selama ini sudah dilakukan Hizbullah, menyediakan sarana pendidikan dan kesehatan cuma-cuma.

Usaha perdamaian yang sudah dilakukan Presiden Yudhoyono bukanlah sesuatu yang patutu dibanggakan. Pengiriman pasukan Indonesia ke Libanon tak ubahnya orang bertakziah dan berziarah. Mereka hanya akan menyaksikan pada janda dan anak yatim-piatu. Mereka hanya akan melihat beberapa kuburan missal dan reruntuhan bangunan hasil kebiadaban mesin perang Israel. Lebih baik anggaran pengiriman pasukan sebesar Rp 355,75 miliar itu dialihkan untuk membangun sekolah yang roboh atau memberantas wabah flu burung yang sudah menyebar ke 29 provinsi dan merenggut 52 nyawa, jumlah korban terbesar di seluruh dunia.

Dimuat di Koran Tempo, 7 Oktober 2006

2 thoughts on “Terjebak Rutinitas PBB

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s