Belajarlah dari Kosovo

Oleh: Faisal Assegaf

Rakyat Palestina sepantasnya merasa iri terhadap penduduk Kosovo yang saat ini tengah berpesta menikmati kebebasan. Maklum, bekas wilayah Serbia dan Yugoslavia itu sekarang sudah menjadi negara merdeka. Negara yang beribu kota di Pristina itu secara sepihak mendeklarasikan kemerdekaannya pada 17 Februari lalu.

Resiko yang bakal ditanggung rakyat Kosovo mungkin sangat besar. Rusia dan Cina yang mendukung Serbia secara tegas telah menyatakan berdirinya negara Kosovo tidak bisa diterima. Kedua negara yang memiliki hak veto di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa itu pun memperingatkan tindakan ini bakal mengeruhkan situasi di Semenanjung Balkan.

Ketakutan Rusia dan Cina memang sangat beralasan. Kedua negara itu sama-sama sedang menghadapi perlawanan dari wilayah berpenduduk mayoritas muslim. Tentara Beruang Merah masih sibuk menghadapi gerilyawan Chechnya dan Cina bertarung dengan warga Xinjiang. Mereka sangat khawatir Kosovo yang juga didominasi kalangan muslim akan menjadi contoh dan bahkan bakal menambah semangat gerakan anti-pemerintah di dua daerah itu.

Namun, secara faktual, Kosovo sah menjadi sebuah negara berdaulat. Mereka memiliki wilayah, penduduk, dan pemerintahan. Dari sudut hukum pun, mereka sudah memenuhi syarat karena sudah diakui negara lain. Sementara ini baru Amerika Serikat dan negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam yang memberikan pengakuan kedaulatan.

Inilah yang patut dipuji. Rakyat Kosovo yang kebanyakan beretnis Albania berani dan siap menghadapi resiko terburuk. Mereka memang sudah punya sejarah kelam dengan tentara Serbia. Selama Februari hingga Maret 1998, serdadu yang dipimpin Slobodan Milosevic secara brutal menyerang warga sipil dan tentara pembebasan Kosovo. Ribuan orang tewas dalam operasi militer sistematik itu.

Kemungkinan besar, langkah memerdekakan diri secara sepihak ini ditempuh lantaran para pemimpin Kosovo menyadari sangat kecil peluang bebas dari Serbia melalui perundingan. Apalagi, Rusia dan Cina tidak mau mengubah sikap mereka.

Apa yang berlaku di Kosovo sekarang seharusnya juga dapat terjadi di Palestina. Syarat faktual maupun hukum sudah terpenuhi. Tinggal keberanian dan keinginan kuat dari rakyat Palestina untuk mendorong terjadinya proklamasi kemerdekaan secara unilateral.

Hanya saja yang masih menghambat adalah belum terciptanya persatuan dan kesatuan di antara rakyat Palestina. Mereka masih terlalu mudah dipecah-belah oleh kepentingan Amerika dan Israel. Ketika Hamas memenangi pemilihan umum 25 Januari 2006, Fatah yang selama hampir empat dekade berkuasa tak ikhlas menerima hasil itu.

Alhasil, Presiden Amerika George Walker Bush dan Perdana Menteri Israel Ehud Olmert dengan mudah memprovokasi faksi yang dipimpin Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas itu. Hasilnya, memang tokcer. Atas bantuan dua negara itu, pemerintahan yang dipimpin Perdana Menteri Ismail Haniyah berhasil digulingkan hanya dalam 18 bulan.

Kondisi ini sangat ironis. Wilayah Palestina yang sekarang masih tersisa terbelah. Tepi Barat dikuasai Fatah dan Hamas mengontrol Jalur Gaza. Bahkan sekitar 1,5 juta warga Palestina di Gaza sedang mengalami krisis kemanusiaan. Israel memblokade daerah itu sehingga pasokan bahan makanan, obat-obatan, listrik, air, dan material lainnya sangat terbatas.

Kini yang harus diupayakan adalah persatuan nasional antara kelompok moderat yang dipimpin Fatah dan kubu garis keras di bawah komando Hamas. Abbas harus sadar kemerdekaan itu tidak akan diberikan lewat meja perundingan, tapi harus direbut. Jangan lagi terbuai tipu daya Amerika dan Israel. Ingat, Bush pernah melanggar janjinya untuk mendirikan negara Palestina merdeka pada 2005.

Abbas sebaiknya tidak lagi bermimpi bisa mencapai perjanjian damai dengan Israel akhir tahun ini seperti komitmen yang dipaksakan dalam konferensi perdamaian di Annapolis, Maryland, Amerika, 27 November 2007. Terbukti hingga kini belum ada kemajuan dalam pembahasan tiga isu utama, yakni perbatasan, pemulangan pengungsi, dan status Yerusalem Timur.

Bahkan pemerintahan koalisi Olmert terancam bubar terkait isu Yerusalem. Partai Shas yang beraliran ultra-nasionalis mengancam mundur mengikuti jejak pemimpin partai Yisrael Beiteinu, Avigor Lieberman, yang mengundurkan diri Januari lalu. Bila ini terjadi, pemerintahan yang dipimpin Partai Kadima bentukan mantan perdana menteri Ariel Sharon ini bakal bubar. Pemilu harus digelar dan kemungkinan yang akan berkuasa bekas perdana menteri Benjamin Netanyahu yang memimpin Partai Likud berhaluan keras.

Para pemimpin Palestina juga harus sadar, sangat percuma mengharapkan dukungan PBB selama Amerika yang menjadi sekutu abadi Israel masih memiliki hak veto. Washington selalu menggunakan hak istimewa ini untuk menolak tiap resolusi yang dianggap merugikan negara Yahudi itu. Bayangkan saja, Dewan Keamanan sudah menghasilkan 200 resolusi soal konflik kedua pihak. Tapi Israel tak sepenuhnya melaksanakan satu pun. Apalagi tatanan global yang ada saat ini sudah berada dalam genggaman kaum Zionis, baik dari segi pembentukan opini, keuangan, atau kekuatan militer.

Jangan biarkan Israel terus menjajah. Rakyat Palestina berhak memproklamirkan secara sepihak kemerdekaannya. Jaminan itu terdapat dalam deklarasi hak asasi manusia universal yang diadopsi PBB, yakni hak menentukan nasib sendiri. Nantinya, ini akan menjadi ujian terberat bagi negara-negara berpenduduk mayoritas muslim, termasuk Indonesia, apakah berani menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Palestina itu.

Dimuat di Koran Tempo, 26 Februari 2008

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s